Membayangkan Sulsel Tanpa Wakil Gubernur

Salah satu aktivitas utama yang menjadi pekerjaan seorang Calon Gubernur bersama Timnya adalah memikirkan dan melobby Tokoh dengan popularitas mumpuni untuk dilamar menjadi calon Wakil Gubernur yang siap mendampingi. Tentunya banyak pertimbangan yang mesti tetap dilakukan sebelum menentukan Pasangan tersebut layak untuk didorong maju.

Ini proses episode awal yang tak mesti kita urai kontekstualitas tindakan dilevel struktur tim sukses mereka. Meski ini juga tak boleh dianggap sebagai salah satu aktivitas dan geliat remeh dalam tim.
Episode kedua adalah semacam Ujian lanjutan yang mereka harus lalui. Biasanya cukup berat pasca mereka telah memenangkan pemilihan.

Entah karena pembagian tugas dan wewenang, pembagian jabatan kadis dan lainnya. Atau pembagian-pembagian tertentu yang agak sensitif dan menimbulkan ketersinggungan, dimana masing-masing membela sentralitas perannya.

Ketersinggungan itu kemudian melahirkan respon kejut tertentu. Misalnya kita dapati keretakan hubungan terjadi di 3-4 bulan awal atau sebelum menyentuh usia setahun yang terbawa hingga akhir periode. Di salahsatu Kabupaten di Sulsel malah dalam hitungan tak sampai dua bulan pasca pelantikan, Sang wakil sudah senter terpublikasi akan maju menjadi calon Bupati.

Tak kalah menarik perihal fenomena yang riil dari ketakprediksian atas kejadian luarbiasa yang selalu berpotensi menimpa salah satu dari kedua orang dipasangan pemerintahan ini. Peristiwa OTT yang menimpa Gubernur NA beberapa waktu lalu memang cukup menghambat upaya gerak maju pemerintahan dan pembangunan.

Fungsi pengambilan keputusan secara kolektif demi kebaikan Sulsel yang merupakan aktivitas perwujudan upaya pencapaian janji politik mereka yang tertuang dalam uraian Visi dan Misi, mengalami kebuntuan sesaat.

Untunglah Wakil Gubernur saat itu bisa tetap fokus dan mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas pemerintahan Provinsi.
Di episode ketiga ini, rupanya ujiannya berbeda kondisi. Mencari calon Wakil Gubernur yang menggantikan posisinya oleh karena regulasi yang membuat plt Gubernur harus naik kelas menjadi orang pertama di Sulsel. Jika dicermati sepintas, seperti ada kondisi alot atau mungkin ‘kebuntuan’ menentukan figur yang pas.

Calon Wakil Gubernur pengganti ini memang bukan saja mengenai perwujudan dan representasi keterwakilan Parpol pengusung, namun lebih dari itu, Gubernur butuh pendamping yang handal dan kuat dalam Ide, jaringan dan kemampuan leadership dalam mencari solusi bagi kompleksitas persoalan sosial kemasyarakatan di Sulsel.

Dilema Pilihan Bermain Solo atau Berduet?

Tak jelas kepastian tanggal 10 Maret 2022 apakah menjadi jadwal resmi pelantikan plt Gubernur Sulawesi Selatan menjadi Gubernur defenitif untuk kurang lebih 18 bulan pada sisa kepemimpinan di masa jabatan 2018-2023.
Dalam perkembangannya, media online, media Sosial, dan media cetak memiliki versi yang bervariasi pada dua kemungkinan-kemungkinan.

Tak ada narasumber pasti yang dapat menguraikan penjelasan secara mendetail dan lengkap apakah pelantikan Gubernur nanti akan sepaket dengan Wakil Gubernur baru. Semua masih bersifat persepsi dan analisis dari pakar maupun khalayak umum di warkop-warkop.

Nama-nama yang disebutkan dalam perbicangan non formal pada sudut pandang yang disajikan, cenderung berdasarkan pemetaan ringkas dan atau penuh liku. Mulai dari didominasi figur yang punya kualitas mumpuni, tokoh yang terlatih, berpengalaman dan pasti punya gagasan besar dalam membangun Sulsel sebagai pendamping di ujung periode.

Namun tak sedikit juga yang memprediksi pelantikan kali ini tanpa seorang Wakil Gubernur. Eksplorasi dalam sebuah analisis kepakaran hingga analisis Cocoklogi tetaplah masih memperhatikan perkembangan-perkembangan dinamika politik tentunya. Meski tak mampu menjelaskan secara eksplisif, namun masih sanggup menunjukkan alasan yang cukup rasional.
Dan batas tanggal 5 Maret itupun tiba.

Flashback sehari sebelumnya, disalah satu media nasional bahkan dengan gamblang menuliskan judul beritanya “Dugaan Kuat Andi Sudirman Ingin Jadi Gubernur Tanpa Wagub” sehari sebelum tanggal terakhir pengajuan jabatan Wagub yang masih kosong.
Posisi Wakil Gubernur ini tak bisa dipungkiri memiliki peranan penting dan mampu memberikan andil besar bagi keberhasilan sebuah pemerintahan.

Fragmen-fragmen dari kasus retaknya hubungan pasangan Gubernur dan wakilnya dibeberapa daerah tak bisa dikategorisasikan sebagai lingkaran tradisi pemerintahan kita di Indonesia. Dia bersifat kasuistik yang tak bisa digeneralisasi sebagai sebuah budaya baru dalam politik.

Mengutamakan aspek maslahatnya perlu, dibanding prediksi kemungkinan keduanya renggang diawal. Prediksi yang kadang cenderung bisa jadi lebih didominasi unsur phobia.

Alasan bahwa stabilitas pembangunan akan tetap bisa berjalan menurut hemat kami belum sempurna pada prinsip-prinsip di wilayah pendekatan alur sejarah pemerintahan di Sulsel yang tetap teguh pada basis semangat reformasi 98 dalam dua dasawarsa terakhir.

Cenderung bersifat alibi dalam hemat kami, bahwa tanpa Wagub pun bisa. Dan jangan sampai dengan adanya Wagub justru membuat sebuah kondisi tak dinamis keduanya akan berdampak buruk bagi roda pemerintahan. Lalu menegaskan lagi bahwa plt Gubernur sekarang punya kemampuan menghandle pemerintahan walau tanpa wakil.

Tak sepenuhnya salah, juga tak sepenuhnya benar. Kita sama-sama tahu bagaimana background pasangan Mantan Gubernur Nurdin Abdullah ini. Tak ada catatan mentereng seputar menghandle sebuah pemerintahan sebelumnya, nyaris diangka nihil malah. Jejak digital pengalaman beliau masih disimpan rapih oleh mesin pencari di Internet.

Mengutip kalimat ketua komisi A di DPRD Sulsel di salah satu media Nasional yang cukup menyerap emosi saya pribadi : “Dia punya akses. Namun kalau tidak (serius) ya mungkin sudah takdirnya orang Sulsel. Ada suatu masa, pemerintahannya tidak lengkap,” (S.KS.D, Detik.com). Kalimat ini memang cukup menggugah dan membuat kita kembali beromantisme ke Gubernur dan Wagub sebelumnya.

Kita masih ingat bagaimana 10 Tahun di 2 periode kememimpinan pemerintahan sebelumnya. SYL dan AAN sanggup menciptakan keharmonisan hingga akhir periode. Bahkan sebelumnya walau saling berhadapan di pilgub diujung periodenya, namun Amin Syam – SYL, Gubernur dan Wakil Gubernur ini masih kompak menyelesaikan masa jabatan mereka. Sebab hemat saya, mereka mungkin sangat paham bahwa satu kepala yang berfikir, itu tak akan mungkin mengalahkan ketika ada dua kepala yang saling bertukar ide.

Dua isi kepala yang sanggup meredam ego, dan dua orang yang saling berdialektika bagi kemaslahatan ummat hingga akhir masa jabatannya, akan selalu lebih baik dari satu kepala yang bekerja ekstra memikirkan menyelesaikan jabatan, dan mungkin persiapan melanjutkan dua periode jika tak ada aral melintang.

Alasan bahwa ada Sekda dan beberapa pejabat penting lainnya yang akan mendukung pemerintahan walau tanpa Wagub. Ini akan jadi catatan sejarah dan berpotensi akan menjadi bahan cerita generasi mendatang sebagai tindakan mengarah gegabah.

Petahana Rasa Penantang

Cepat atau lambat, publik di Sulsel akan tahu kebenaran cerita dibalik tak adanya Wagub Sulsel hingga akhir periode. Ini berpotensi menimbulkan stigma kurang bagus yang lazim di istilahkan “One Man Show”. Dan bisa jadi disaat itu pula akan berimbas pada turunnya elektabilitas Gubernur jika masih hendak maju di periode selanjutnya.

Apatahlagi nama-nama bakal penantang yang didesas-desuskan itu punya kemampuan melibas petahana dengan peluang kemenangan tipis pada akhirnya. Para penantang ini punya kemampuan mumpuni mengalahkan petahana, dimana mereka mengantongi keuntungan awal yakni minimnya figur kharismatik dan punya nilai jual tinggi seperti Prof Nurdin Abdullah.

Kemampuan Adnan Purichta Ichsan dari Gowa dan Indah Putri Indriani dari Lutra menjadi idola kaum millenial di era digital sekarang ini tak boleh dinafikan. Mereka mampu menjadi selebritis dunia maya bagi kaum Millenial di Sulawesi Selatan. Pada level ketua Parpol, RMS, TP dan AIA adalah figur yang hampir pasti menjadi pemegang tiket berkompetisi di Pilgub 2024.

Tak usah membahas soal pengalaman keduanya dalam mengelola pemerintahan, dua periode mereka memimpin Kabupaten/ Kota dan beberapa penghargaan di level nasional cukup untuk menasbihkan kelayakan mereka memimpin Sulsel. Dan AIA yang mampu menjaga elektabilitas dan kecintaan para pendukung di Dapilnya, adalah modal politik yang meligitimasi kesiapannya sebagai Figur calon suksesor Gubernur sekarang di Pilgub serentak 2024.

Kita tetap mencoba untuk menaruh optimisme tinggi dari apapun pilihan Plt Gubernur sekarang ini. Dengan memilih didampingi Wakil adalah hal yang baik. Namun jika memilih untuk tak didampingi seorang wakil itu adalah pilihan yang mesti kita hargai dan apresiasi.
Kita berharap bahwa Plt Gubernur dengan pengalaman dan pengetahuan selama ini, akan mampu membawa Sulsel ini kearah yang lebih baik.

Sebagai penutup, Mengutip kata Talcott Parsons, “masalah pengetahuan pelaku memang tidak banyak diperhatikan, namun kekurangan ini ditutupi oleh diskusi-diskusinya yang sangat berpengaruh tentang rasionalitas”.

Namun ini tak boleh dijadikan rujukan penuh oleh Gubernur seputar pengetahuannya dalam pemerintahan dan pengalaman bertarung langsung dilevel minim. Nyaris terpenuhinya syarat awal dari beberapa gambaran diatas, sangat memungkinkan 2024 menghadirkan suasana Petahana rasa penantang. Wallahu A’lam.

Artikel ini juga telah dimuat di https://makassar.tribunnews.com/2022/03/06/membayangkan-sulsel-tanpa-wakil-gubernur